SEBAGAI organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) merupakan aset besar bangsa dalam bentuk modal sosial, terutama untuk menjaga integrasi dan keutuhan bangsa. Maka tidaklah mengherankan apabila muktamar NU selalu menjadi perhatian masyarakat, khususnya pemerintah dan partai politik yang berkepentingan dengan jumlah besar anggota nahdliyin.

Pada era Orde Baru, tercatat dalam sejarah Muktamar Ke-29 NU tahun 1994 di Pesantren Cipasung Tasikmalaya merupakan muktamar paling sarat intervensi kekuasaan rezim Orde Baru. Pemerintah saat itu berkepentingan untuk mencegah Gus Dur kembali terpilih karena kekritisannya terhadap pemerintah Orba sejak menjadi ketua umum PBNU melalui Muktamar NU 1984 di Situbondo. Namun upaya Orde Baru menjegal gagal, dan di Cipasung Gus Dur untuk kali ketiga dipilih oleh muktamirin. Kini, menjelang muktamar ke-33 tanggal 1-5 Agustus 2015 di Jombang, atmosfer persaingan antarkandidat kembali menghangat. Uniknya, persaingan antarkandidat tidak hanya untuk posisi ketua umum tanfidziyah sebagaimana muktamar 1994 di Cipasung. Sesuai konvensi di NU, dalam pemilihan rais aam biasanya tak banyak ulama merasa mampu memenuhi kriteria tersebut sehingga relatif tak ada persaingan berarti. Pasalnya, ulama yang duduk di syuriah pengurus cabang dan wilayah NU umumnya bersepakat memilih satu nama untuk posisi tersebut.

Uniknya, ulama yang menduduki posisi rais aam tidak tergantikan hingga ia wafat. Namun, sejak Muktamar NU di Makassar 2010, aroma persaingan untuk posisirais aammulai terasa, di mana KH Sahal Mahfudz tidak melaju mulus dalam pemilihan karena mendapatkan ”pesaing” yang memperoleh suara cukup signifikan, yaitu KH Hasyim Muzadi, yang di periode sebelumnya menjabat ketua umum tanfidziyah. Atmosfer pemilihanrais aamyang biasanya relatif sejuk dan mulus pun terasa menghangat. Sejumlah cabang dan wilayah secara terbuka dan konfrontatif menunjukkan dukungannya pada 2 calon, suasana yang belum pernah terlihat pada pemilihan rais aam di muktamar NU. Boleh dikatakan pada muktamar 2010 di Makassar terjadi ”desakralisasi” posisirais aam. Berkaca dari pengalaman pada muktamar 2010, panitia muktamar 2015 di Jombang merancang sistem ahlul halli wal aqdi (AHWA) di mana rais aam dipilih oleh sejumlah ulama senior yang dipilih oleh para ulama rais cabang dan wilayah NU se-Indonesia, semacam sistem formatur. NU pernah menerapkan sistem AHWA pada muktamar 1984 di Situbondo. Dalam sejarah Islam, sistem ini juga pernah diterapkan para sahabat ketika mencari pengganti Khalifah Umar bin Khattab yang kemudian menetapkan Usman bin Affan sebagai khalifah. Digulirkannya sistem AHWA, terutama untuk memilih rais aam, oleh panitia muktamar ke-33 didukung oleh sejumlah kalangan di NU dengan argumen untuk kembali menempatkan posisi rais aam pada maqam-nya, yaitu posisi tertinggi di NU yang ”sakral”. Sebagai organisasi keagamaan, NU menyadari bahwa pemimpin tertinggi NU haruslah ulama paling senior, paling berpengaruh, dan paling mendalam pengetahuan agamanya yang bisa disamakan seperti ulama mufti (pemberi fatwa) di negara-negara Arab. Belum Diatur Namun sistem AHWAmasih mendapatkan tentangan dari sejumlah cabang dan wilayah NU yang berpendapat bahwa sistem itu belum diatur dalam AD/ART NU dan perlu disahkan dalam forum muktamar.

Beberapa cabang yang menolak bahkan menduga sistem itu sengaja digulirkan untuk menjegal kandidat tertentu. Di sisi lain, panitia muktamar yang didukung sejumlah ulama senior dan berbagai kalangan di NU mendukung sistem itu, khususnya dalam pemilihan rais aam untuk menjaga muru’ah (kewibawaan) posisi rais aam. NU pun tidak jauh berbeda dari partai politik yang perebutan kursi ketua umumnya diwarnai aroma money politics. Dengan sistemone man one vote, intervensi pihak luar makin terbuka lebar, NU pun rentan dikendalikan pihak luar yang jelas-jelas tidak berniat ngurus tapi semata-mata ngrusuhi agar nahdliyin tidak solid dan tidak efektif. Terlepas dari sistem yang digunakan memilih rais aamPBNU pada muktamar ke-33 tanggal 1-5 Agustus di Jombang, NU tampaknya harus kembali ke khitah sebagai organisasi sosial-keagamaan yang concern pada pemberdayaan jutaan anggotanya. Di bidang pendidikan dan ekonomi, NU relatif tertinggal dibanding Muhammadiyah dan organisasi Katolik dan kelompok minoritas lainnya. Padahal, tantangan Indonesia 10-20 tahun ke depan adalah bagaimana mampu memaksimalkan dan memanfaatkan bonus demografi sebagai jendela peluang untuk menjadi negara maju dan lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah. (10)

— Yaqut Cholil Quomas (Gus Tutut), anggota Komisi III DPR Fraksi PKB, Ketua PP GP Ansor (Tulisan ini pernah di muat di suara merdeka)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *